READ MORE -

300 Ribu Guru Madrasah Sudah Sertifikasi

Bogor (Pinmas)—Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat PhD menyatakan, pihaknya tengah memproses sertifikasi guru madrasah baik guru negeri maupun swasta. Sampai saat ini sudah sekitar 300 ribu guru madrasah di tanah air yang telah menempuh proses sertifikasi.
“Seluruhnya guru madrasah sekitar 650 ribu, memang belum sampai 50 persen yang sudah sertifikasi,” kata Bahrul Hayat usai mengisi materi pada workshop peningkatan wawasan penelitian pendidikan agama dan keagamaan, Rabu (29/8) menjelang tengah malam. Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Litbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kemenag di Hotel Lor In Sentul, Bogor berlangsung 28-30 Agustus.
Seluruh proses sertfikasi guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama, kata Sekjen, ditargetkan dapat rampung tahun 2014. “Peningkatan kualitas pendidikan di tanah air tidak terlepas dari perbaikan kualitas guru,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Sekjen juga memaparkan tentang buku yang bertajuk Benchmark Internasional Mutu Pendidikan yang ditulis pejabat kelahiran Tasikmalaya ini yang mengupas soal kebijakan pendidikan yang dinilai telah bergeser dari input-oriented ke outcome-based.
Menurut alumnus S-2 Universitas Pittsburgh (1989) dan S-3 Universitas Chicago, Amerika Serikat (1992) ini perbaikan dan peningkatan mutu masukan dan proses pendidikan harus merupakan upaya penjabaran untuk mencapai expected outcome tadi. Oleh karena itu, standardisasi expected outcome dalam bentuk kompetensi menjadi titik awal untuk standardisasi masukan dan proses pendidikan.
Selain itu, pada era globalisasi, telah terjadi mutual recognition antarnegara tentang kualifikasi lulusan ini, sehingga meniscayakan adanya proses nasionalisasi dan transnasionalisasi kompetensi lulusan lembaga pendidikan. Kompetensi lulusan itu bergeser dari local specific ke global universal sebagai survival kit untuk dapat bertahan pada era mendatang.
Pola pikir ini telah sejak lama menjadi bagian dari diskusi-diskusi pakar pendidikan di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan International Association for the Evaluation of Education Achievement (IEA), yang kemudian menghasilkan upaya benchmarking internasional mutu pendidikan.
Buku tersebut membahas studi internasional yang diadakan oleh OECD dan IEA, yaitu Program for International Student Assessment (PISA), Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), dan The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS). Hasil studi itu telah mengingatkan bahwa sistem pendidikan di negeri ini perlu penataan baru agar senantiasa berperan merintis dan memantapkan kemajuan kehidupan mendatang dalam peradaban yang tinggi, indah, dan bermartabat.
“Potensi manusia dapat dikembangkan secara proposional jika pendidikan, literasi bahasa, matematika dan sains dilakukan secara terintegrasi,” kata Sekjen Bahrul Hayat. (ks)

READ MORE - 300 Ribu Guru Madrasah Sudah Sertifikasi

VIDEO SHOOTING ALFIN PUTRA

Para Pemirsa yang budiman bagi anda yang membutuhkan shooting dalam momen apapun Video Shooting ALFIN PUTRA  siap untuk melayani, dengan alamat Ds. Weding Kec. Bonang Kab. Demak, Gg. Melati Rt.02 Rw II, lebih jelasnya hubungi contac person 081325762309, dengan daftar harga di bawah ini :

(1)  1 Keping DVD + Copy, Durasi Video 60 menit, 1 event ( 1 hari ) Rp. 600.000
(2)  2 Keping DVD + Copy, Durasi Video 60 menit, All event ( 1 hari ) Rp. 900.000
(3)  2 Keping DVD + Copy, Durasi Video 60 menit All event ( 2 hari ) Rp. 1.350.000
(4)  1 Keping DVD + Copy, Durasi Video 60 menit, 1 event ( 1 hari, 2 Camera ) Rp. 1.200.000
(5)  2 Keping DVD + Copy, Durasi Video 60 menit, All event ( 1 hari, 2  Camera ) Rp. 1.650.000
(6)  2 Keping DVD + Copy, Durasi Video 60 menit, All event ( 2 hari, 2  Camera ) Rp. 1.950.000
(7)  1 Keping DVD + Copy, Durasi Video 60 menit, 1 event ( 1 hari, 3 Camera + Mixer Video )
       Rp1.850.000
(8)  2 Keping DVD + Copy, Durasi Video 60 menit, All event ( 1 hari, 3 Camera + Mixer Video)
       Rp.2.100.000
(9)  2 Keping DVD + Copy, Durasi Video 60 menit, All event (2 hari, 3 Camera + Mixer Video)
       Rp.2.700.000

READ MORE - VIDEO SHOOTING ALFIN PUTRA

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI

SAYUP TERDENGAR TAKBIR BERKUMANDANG
BULAN RAMADHAN TELAH TIBA
DAN HARI KEMENANGAN TELAH DATANG
UNTUK ITU MARI BERSIHKAN HATI DAN JIWA KITA
AMPUNAN DI HARAP DAN BAROKAH DIDAPAT

MATA KADANG SALAH MELIHAT
MULUT KADANG SALAH MENGUCAP
HATI KADANG SALAH MENDUGA

JIKA LANGKAHKU MEMBEKAS LARA
KATAKU MERANGKAI DUSTA
LAKUKU MENOREH LUKA

UNTUK LISAN YANG TAK TERJAGA
UNTUK JANJI YANG TERABAIKAN
UNTUK HATI YANG BERPRASANGKA
UNTUK SIKAP YANG MENYAKITKAN

BILA IDUL FITRI ADALAH LENTERA
IZINKAN MEMBUKA TABIRNYA
DENGAN MAAF AGAR CAHAYA MENEMBUS JIWA FITRAH DARI TIAP KHILAF
DARI JERITAN LUBUK BATINKU
DENGAN KETULUSAN HATIKU
DENGAN NIAT TULUS SUCI DAN IKHLAS
MINAL AIDZIN WAL FAIZIN
MOHON MAAF LAHIR BATHIN

READ MORE - UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI

DOA ZAKAT FITRAH

Sebelum hari raya idul fitri orang muslim wajib mengeluarkan zakat, dimana di laksanakan dalam rangka menyempurnakan amal ibadah kita, dibawah ini adalah do'a zakat fitrah :

Niat Zakat Fitrah untuk diri sendiri

Artinya : sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya sendiri fardlu karena Allah Ta'ala.


Niat Zakat Fitrah untuk istri

Artinya : sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas istri saya fardlu karena Allah Ta'ala.


Niat Zakat Fitrah Untuk anak laki-laki atau perempuan

Artinya :sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas anak laki-laki saya (sebutkan namanya) / anak perempuan saya (sebut namanya) fardlu karena Allah Ta'ala.

Niat Zakat Fitrah untuk orang yang di wakili

Artinya : sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas ....(sebut nama orangnya) fardlu karena Allah Ta'ala.

Niat Zakat Fitran untuk dirinya sendiri dan untuk semua orang yang ia tanggung nafkahnya

Artinya : sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas diri saya dan atas sekalian yang saya lazimkan (diwajibkan ) memberi nafkah pada mereka secara syariat fardlu karena Allah Ta'ala.

Semoga Zakat fitrah kita diterima oleh Allah Ta'ala.

READ MORE - DOA ZAKAT FITRAH

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2012/2013

A.  Dasar :
1.  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan
Nasional;
2.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah;
3.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
4.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi;
5.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor  23  tahun  2006  tentang  Standar
Kompetensi Lulusan;
6.  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor  24  tahun  2006  tentang  Pelaksanaan
Standar  Isi  dan  Standar  Kompetensi  Lulusan  jo.  Permendiknas  nomor  6  tahun  2007
tentang  Perubahan  Permendiknas  RI  nomor  24  tentang  Perlaksanaan  Permendiknas 
nomor 22 dan 23 tahun 2006.
7.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses.

B.  Ketentuan Umum
1.  Peserta  didik  adalah  anggota  masyarakat  yang  berusaha  mengembangkan  potensi  diri
melalui  proses  pembelajaran  yang  tersedia  pada  jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan
tertentu;
2.  Penerimaan  peserta  didik  adalah  penerimaan  peserta  didik  pada  madrasah  dari  satuan
pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
3.  Perpindahan  peserta  didik  adalah  penerimaan  peserta  didik  pada  madrasah  dari
madrasah/sekolah lain;
4.  Penerimaan peserta didik pada RA/BA/TA dan madrasah bertujuan memberi kesempatan
yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan
yang sebaik-baiknya.
C.  ASAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK
Penerimaan peserta didik harus berdasarkan:
1.  Objektivitas,  artinya  bahwa  penerimaan  peserta  didik,  baik  peserta  didik  baru  maupun
pindahan  harus  memenuhi  ketentuan  umum  yang  diatur  dalam  Keputusan  Menteri
Agama.
2.  Transparasi,  artinya  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik  dilakukan  secara  terbuka,
untuk menghindari penyimpangan–penyimpangan yang mungkin terjadi.
3.  Akuntabilitas,  artinya  penerimaan  peserta  didik  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada
masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4.  Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang   berusia sekolah dapat mengikuti
program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan
suku, daerah asal, agama dan golongan.
5.  Tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, termasuk bagi peserta didik yang
berkebutuhan khusus, kecuali daya tampung madrasah terbatas.
6.  Kegiatan  penerimaan  peserta  didik  dilaksanakan  oleh  madrasah  dengan  jadwal
penerimaan  peserta  didik,  kalender  pendidikan  melalui  tahapan  pemberitahuan  ke
masyarakat,  pendaftaran,  pengumuman  peserta  didik  yang  diterima  dan  pendaftaran   3
D.  PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
1.  Persyaratan calon peserta didik RA/BA:
a)  Beragama Islam;
b)  Telah berusia 4 sampai 5 tahun untuk kelompok A dan berusia 5 sampai 6 tahun untuk
kelompok B;
c)  Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
d)  Kelompok  A,  B,  bukan  merupakan  jenjang  belajar,  melainkan  semata-mata
pengelompokan belajar yang berdasarkan pada kelompok usia anak.
2.  Persyaratan calon peserta didik MI kelas I (satu) :
a)   Beragama Islam;
b)    Pada  tangal  16  Juli  2012  calon  peserta  didik  telah  berusia  6  tahun  dan  setinggi
tingginya 12 tahun dapat diterima sebagai peserta didik kelas 1 (satu);
c)    Anak yang telah berusia 7 tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik baru MI; 
d)  Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
e)  Apabila  pendaftar  melebihi  daya  tampung  maka  madrasah  tersebut  berhak
mengadakan seleksi
3.  Persyaratan calon peserta didik MTs kelas VII (tujuh) :
a)   Beragama Islam
b)   Telah tamat/lulus dan memiliki Rapor, STTB/Ijazah MI/SD/SDLB/Program Paket A;
c)   Telah lulus dengan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat
Tanda Lulus Paket A
d)  Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 16 Juli  2012, kecuali SDLB/SLB
Tingkat Dasar ada ketentuan tersendiri;
e)  Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
f)  Memiliki  Surat  Keterangan  hasil  Ujian  Akhir  Madrasah  Berstandar  Nasional
(UAMBN) dari MTs
4.  Persyaratan calon peserta didik MA kelas X (sepuluh) :
a)   Beragama Islam;
b)   Telah tamat/lulus dan memiliki STTB/Ijazah SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B;
c)  Telah lulus dengan memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat
Tanda Lulus Program Paket B;
d)  Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 16 Juli 2012.
e)  Memiliki Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir;
f)  Memiliki  Surat  Keterangan  hasil  Ujian  Akhir  Madrasah  Berstandar  Nasional
(UAMBN) dari MTs
5.  Pada  kondisi  khusus  jika  persyaratan  usia  masuk  MTs  dan    MA  tidak  dapat  dipenuhi
madrasah diberikan kewenangan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan  masyarakat
setempat.

E.  SELEKSI MASUK
Madrasah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika daya tampung tidak cukup.
1.  Seleksi Masuk MI kelas I (satu) :
a.  Seleksi  calon  peserta  didik  MI  dilakukan  berdasarkan  usia  dan  kriteria  lain  yang
ditentukan oleh madrasah
b.  Seleksi  calon  peserta  didik  MI  tidak  berupa  seleksi  akademis  dan  tidak
dipersyaratkan telah mengikuti TK/RA/BA;
2.  Seleksi Masuk MTs kelas VII (tujuh) :
a.  Seleksi calon peserta didik MTs dilakukan berdasarkan :
1)  Peringkat Nilai Akhir (NA) atau Surat Tanda Lulus Program Paket A atau telah
lulus dengan memiliki SKHUN/STL Paket A dengan mempertimbangkan Bakat
olahraga,  bakat  seni,  prestasi  di  bidang  akademik,  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi, ekonomi lemah dan usia calon peserta didik.
2)  Hasil mengikuti tes masuk MTs
b.  Apabila  kriteria  sebagaimana  tersebut  tidak  dapat  dipenuhi  madrasah  dapat
melakukan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.


   4
3.  Seleksi Masuk MA:
a.  Seleksi  calon  peserta  didik  MA  dilakukan  berdasarkan  Peringkat  Nilai  Ujian
Nasional  MTs/SMP/SMPLB  atau  telah  lulus  dengan  memiliki  Surat  Keterangan
Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Tanda Lulus (STL) dengan mempertimbankan
Bakat  olahraga,  bakat  seni,  prestasi  di  bidang  akademik,  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi, ekonomi lemah dan usia calon peserta didik.
b.  tamatan Program Paket B, proses seleksinya diserahkan kepada Madrasah.

F.  PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
1. Pendaftaran 
a.  Madrasah wajib menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap calon
dapat memperolehnya .
b.  Formulir agar disediakan di tempat yang mudah  untuk diperoleh dalam jumlah yang
cukup memadai dan  diatur sedemikian rupa, sehingga pengambilan formulir berjalan
tertib dan lancar .
c.  Penyerahan kembali  formulir pendaftaran disertai salinan/fotokopi Ijazah atau Surat
Keterangan  Hasil  Ujian  Nasional  (SKHUN)  yang  telah  disahkan  oleh  Kepala
Sekolah/Kepala  Madrasah  yang  mengeluarkan  Ijazah    atau  Surat  Keterangan  Hasil
Ujian Nasional (SKHUN) tersebut .
d.  Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik diatur seringan mungkin dan bagi calon
peserta didik  yang  mengalami  hambatan sosial ekonomi agar dibebaskan atau tidak
dipungut biaya, khusus untuk MI dan MTs pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka
penerimaan  peserta  didik  baru  :  Pendaftaran,  penggandaan  formulir,  administrasi
pendaftaran dan pendaftaran ulang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah 
( BOS ).

2. Pengumuman dan pendaftaran ulang 
a. Pengumuman penerimaan peserta didik
(1)   Pengumuman  penerimaan  peserta  didik  yang  diterima  beserta  calon  cadangan
diberitahukan secara jelas oleh madrasah yang bersangkutan ;
(2)    Pengumuman  pada    butir  a  (1)  diatas,  dilakukan  pada  waktu  yang  telah  di
tentukan, terbaca jelas dan diletakkan pada tempat yang terbuka .
b. Pendaftaran ulang.
(1)   Waktu pendaftaran ulang bagi  calon peserta didik yang dinyatakan diterima agar
ditentukan  dan  diumumkan  seluas-luasnya  ,  terutama  batas  waktu  mulai  dan
berakhirnya pendaftaran ulang tersebut dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.
(2)   Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima wajib menunjukan Ijazah asli.
(3)   Mereka  yang  dinyatakan  diterima  tetapi  tidak  mendaftar  ulang  dalam  jangka
waktu yang telah ditetapkan , maka dinyatakan gugur;
(4)   Pendaftar  yang dinyatakan gugur sesuai dengan butir  b.(3) diatas diisi dengan
calon – calon cadangan berdasarkan peringkat/rangking;
(5)   Penentuan dan pelayanan calon cadangan yang dapat diterima untuk mengganti
yang gugur supaya diatur dengan sebaik-baiknya  menurut peringkat dan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya ;
(6)  Calon peserta didik yang tidak diterima, Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU)
segera dikembalikan untuk mendaftarkan ke sekolah / madrasah lain.

G.  PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
1. Pendaftaran 
e.  Madrasah wajib menyediakan formulir pendaftaran secukupnya sehingga setiap calon
dapat memperolehnya .
f.  Formulir agar disediakan di tempat yang mudah  untuk diperoleh dalam jumlah yang
cukup memadai dan  diatur sedemikian rupa, sehingga pengambilan formulir berjalan
tertib dan lancar .
g.  Penyerahan kembali  formulir pendaftaran disertai salinan/fotokopi Ijazah atau Surat
Keterangan  Hasil  Ujian  Nasional  (SKHUN)  yang  telah  disahkan  oleh  Kepala   5
Sekolah/Kepala  Madrasah  yang  mengeluarkan  Ijazah    atau  Surat  Keterangan  Hasil
Ujian Nasional (SKHUN) tersebut .
h.  Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik diatur seringan mungkin dan bagi calon
peserta didik  yang  mengalami  hambatan sosial ekonomi agar dibebaskan atau tidak
dipungut biaya, khusus untuk MI dan MTs pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka
penerimaan  peserta  didik  baru  :  Pendaftaran,  penggandaan  formulir,  administrasi
pendaftaran dan pendaftaran ulang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah 
( BOS ).

2. Pengumuman dan pendaftaran ulang 
a. Pengumuman penerimaan peserta didik
(1)   Pengumuman  penerimaan  peserta  didik  yang  diterima  beserta  calon  cadangan
diberitahukan secara jelas oleh madrasah yang bersangkutan ;
(2)    Pengumuman  pada    butir  a  (1)  diatas,  dilakukan  pada  waktu  yang  telah  di
tentukan, terbaca jelas dan diletakkan pada tempat yang terbuka .

b. Pendaftaran ulang.
(1)   Waktu pendaftaran ulang bagi  calon peserta didik yang dinyatakan diterima agar
ditentukan  dan  diumumkan  seluas-luasnya  ,  terutama  batas  waktu  mulai  dan
berakhirnya pendaftaran ulang tersebut dan syarat-syarat yang harus dilengkapi.
(2)   Bagi peserta didik yang dinyatakan diterima wajib menunjukan Ijazah asli.
(3)   Mereka  yang  dinyatakan  diterima  tetapi  tidak  mendaftar  ulang  dalam  jangka
waktu yang telah ditetapkan , maka dinyatakan gugur;
(4)   Pendaftar  yang dinyatakan gugur sesuai dengan butir  b.(3) diatas diisi dengan
calon – calon cadangan berdasarkan peringkat/rangking;
(5)   Penentuan dan pelayanan calon cadangan yang dapat diterima untuk mengganti
yang gugur supaya diatur dengan sebaik-baiknya  menurut peringkat dan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya ;
(6)  Calon peserta didik yang tidak diterima, Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU)
segera dikembalikan untuk mendaftarkan ke sekolah / madrasah lain.


H.  PERPINDAHAN PESERTA DIDIK ANTAR SEKOLAH/MADRASAH
1.   Perpindahan  peserta  didik  antar  sekolah/madrasah  dalam    satu  kabupaten  /  kota,  antar
kabupaten  /  kota  dalam  satu  provinsi,  atau  antar  provinsi,  dilaksanakan  atas  dasar
persetujuan  Kepala  Sekolah/Madrasah  asal  dan  Kepala  Madrasah  yang  dituju  serta
dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sesuai dengan
kewenangannya.

2.   Perpindahan peserta didik dari  sekolah Indonesia di  luar negeri dilaksanakan atas dasar
persetujuan  Kepala  Sekolah/Madrasah  asal  dan  Kepala  Madrasah  yang  dituju  serta
dilaporkan  kepada  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan
kewenangannya.


I.  PELAPORAN
1.  Setelah  akhir  pelaksanaan  penerimaan  peserta  didik,  tiap  kepala  madrasah  membuat
laporan tentang proses pelaksanaan Penerimaan  Peserta Didik, banyaknya calon peserta
didik  baru  yang  direncanakan  diterima,  pendaftar,  yang  diterima  sebagai  peserta  didik
baru,  asal  pendidikan,  latar  belakang  pendidikan  orang  tua,  ekonomi  orang  tua,
pengulang, mutasi, dan jumlah rombongan belajar tahun pelajaran 2012/2013;
2.  Laporan  untuk  MI  dan  MTs  dikirim  ke  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  /  Kota
paling lambat tanggal 19 Juli 2012;
3.  Laporan  untuk  MA  dikirim  ke  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa
Tengah c.q. Bidang Mapenda   paling lambat tanggal 27 Juli 2012;
 4.  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/  Kota  melaporkan  kegiatan  Penerimaan
Peserta  Didik  di  daerahnya  ke  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa
Tengah c.q. Bidang Mapenda   paling lambat tanggal 31 Juli 2011.

Demikian, ketentuan ini agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.


  Semarang, 7 Mei  2012

       






Tembusan 
Ka. Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah

READ MORE - PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2012/2013

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 03/V/PB/2010
   NOMOR : 14 TAHUN 2010

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
GURU DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang   :   bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 45 Peraturan Menteri
Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2009  tanggal  10  November  2009
tentang  Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya  perlu
menetapkan  Peraturan  Bersama  Menteri  Pendidikan  Nasional
dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  tentang  Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;   2
Mengingat    :  1.  Undang-Undang   Nomor 8  Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1974  Nomor  55,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Nomor  3041),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  169,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
3.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2005  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  108,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4548);
4.  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan
Dosen  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
5.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  1977  tentang  Gaji
Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1997  Nomor  11,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Nomor  3098),  sebagaimana  telah  dua
belas  kali  diubah  terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 31);
6.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  1994  tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil  (Lembaran Negara   3
Republik  Indonesia  Tahun  1994  Nomor  22,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2000  tentang
Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Provinsi  sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000  Nomor  54,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3952);
8.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  97  Tahun  2000  tentang
Formasi  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2000  Nomor  194,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4332);;
9.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000  tentang
Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor  196,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4017),
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2002  Nomor  32,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2000  tentang
Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2000  Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4019);
11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  2003  tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai  Negeri  Sipil  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2003  Nomor  15,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah   4
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2009
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor
164);
12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang
Standar  Nasional  Pendidikan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2005  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun l999 tentang  Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun  2009  tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
16. Keputusan  Presiden  Nomor  73/M  Tahun  2007  tentang
Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
17. Keputusan  Presiden  Nomor  84/P  Tahun  2009  mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
18. Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2009  Tanggal  10
November 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.

M E M U T U S K A N
Menetapkan   :  PERATURAN  BERSAMA  MENTERI  PENDIDIKAN  NASIONAL  DAN
KEPALA  BADAN  KEPEGAWAIAN  NEGARA  TENTANG  PETUNJUK
PELAKSANAAN  JABATAN  FUNGSIONAL  GURU  DAN  ANGKA
KREDITNYA.

   5
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1.  Jabatan  fungsional  Guru  adalah  jabatan  fungsional  yang
mempunyai  ruang  lingkup,  tugas,  tanggung  jawab,  dan
wewenang  untuk  melakukan  kegiatan  mendidik,  mengajar,
membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini
jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  pendidikan
menengah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2.  Guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas  utama
mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih,
menilai,  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan
anak  usia  dini  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,
dan pendidikan menengah.
3.  Guru  kelas  adalah  Guru  yang  mempunyai  tugas,  tanggung
jawab,  wewenang,  dan  hak  secara  penuh  dalam  proses
pembelajaran  seluruh  mata  pelajaran  di  kelas  tertentu  di
TK/RA/BA/TKLB  dan  SD/MI/SDLB  dan  yang  sederajat,
kecuali  mata  pelajaran  pendidikan  jasmani  dan  kesehatan
serta pendidikan agama.
4.  Guru  mata  pelajaran  adalah  Guru  yang  mempunyai  tugas,
tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak  secara  penuh  dalam
proses pembelajaran pada satu mata pelajaran tertentu di
sekolah/madrasah.
5.  Guru  bimbingan  dan  konseling/konselor  adalah  Guru  yang
mempunyai  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang,  dan  hak
secara  penuh  dalam  kegiatan  bimbingan  dan  konseling
terhadap sejumlah peserta didik.   6
6.  Kegiatan  pembelajaran  adalah  kegiatan  Guru  dalam
menyusun  rencana  pembelajaran,  melaksanakan
pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran,  menyusun  dan  melaksanakan  program
perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik.
7.  Kegiatan  bimbingan  dan  konseling  adalah  kegiatan  Guru
dalam  menyusun  rencana  bimbingan  dan  konseling, 
melaksanakan  bimbingan  dan  konseling,  mengevaluasi
proses dan hasil bimbingan dan konseling, serta melakukan
perbaikan  tindak  lanjut  bimbingan  dan  konseling  dengan
memanfaatkan hasil evaluasi.
8.  Pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  adalah
pengembangan  kompetensi  Guru  yang  dilaksanakan  sesuai 
dengan  kebutuhan,  bertahap,  berkelanjutan  dan  dapat
meningkatkan profesionalitasnya.
9.  Tim  penilai  jabatan  fungsional  Guru  adalah  tim  yang
dibentuk  dan  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang
menetapkan  angka  kredit  dan  bertugas  menilai  prestasi
kerja Guru.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa
Agung,  Pimpinan  Kesekretariatan  Lembaga  Kepresidenan,
Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Pimpinan
Lembaga  Pemerintah  Non    Kementerian,  Kepala  Pelaksana
Harian  Badan  Koordinasi  Keamanan  Laut,  Kepala  Pusat
Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  serta  Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga lainnya yang
dipimpin  oleh  pejabat  struktural  eselon  I  dan  bukan
merupakan  bagian  dari  Kementerian  Negara/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian. 
11. Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah  Provinsi  adalah
Gubernur.   7
12. Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten/Kota
adalah Bupati/Walikota.
13. Angka  kredit    adalah  satuan  nilai  dari  tiap  butir  kegiatan
dan/atau  akumulasi  nilai  butir-butir  kegiatan  yang  harus
dicapai  oleh seorang Guru dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya.
14. Penilaian  kinerja  Guru  adalah  penilaian  dari  tiap  butir
kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya.
15. Daerah  khusus  adalah  daerah  yang  terpencil  atau
terbelakang,  daerah  dengan  kondisi  masyarakat  adat  yang
terpencil,  daerah  perbatasan  dengan  negara  lain,  daerah
yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah
yang berada dalam keadaan darurat lain.
16. Program  induksi  adalah  kegiatan  orientasi,  pelatihan  di
tempat  kerja,  pembimbingan,  dan  praktik  pemecahan
berbagai  permasalahan  dalam  proses  pembelajaran  bagi
Calon Pegawai Negeri Sipil Guru.
17. Pemberhentian  adalah  pemberhentian  dari  jabatan
fungsional  Guru  bukan  pemberhentian  sebagai  Pegawai
Negeri Sipil.
BAB II
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2
(1)  Guru wajib  menyiapkan bahan penilaian angka kredit dan
disampaikan kepada atasan langsung.
(2)  Atasan  langsung  meneliti  dan  menyampaikan  bahan
penilaian  angka  kredit  kepada  pejabat  yang  berwenang
mengusulkan penetapan angka kredit.   8
(3)  Pejabat  yang  berwenang  mengusulkan  penetapan  angka
kredit menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui
sekretariat tim penilai.
(4)  Daftar  usul  penetapan  angka  kredit  untuk  Guru  dibuat
menurut  contoh  formulir  sebagaimana  tersebut  pada
Lampiran I  Peraturan Bersama ini.
(5)  Setiap  usul  penetapan  angka  kredit  Guru  harus  dilampiri
dengan:
a.  surat  pernyataan  melaksanakan  tugas
pembelajaran/pembimbingan  dan  tugas  tertentu,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana  tersebut
pada Lampiran II Peraturan Bersama ini.
b.  surat pernyataan  melakukan  kegiatan pengembangan 
keprofesian  berkelanjutan,  dibuat  menurut  contoh
formulir  sebagaimana  tersebut  pada  Lampiran  III
Peraturan Bersama ini;
c.  surat  pernyataan    melakukan    kegiatan    penunjang
tugas  Guru,  dibuat  menurut  contoh  formulir
sebagaimana  tersebut  pada  Lampiran  IV  Peraturan
Bersama ini; 
(6)  Surat  pernyataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)
harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3
(1)  Unsur  kegiatan  yang  dinilai  dalam  memberikan  angka
kredit terdiri atas:
a.  unsur utama; dan
b.  unsur penunjang.
(2)  Unsur utama, terdiri atas:   9
a.  pendidikan;
b.  pembelajaran/pembimbingan  dan  tugas  tambahan
dan/atau  tugas  lain  yang  relevan  dengan  fungsi
sekolah/madrasah; dan
c.  pengembangan keprofesian berkelanjutan.
(3)  Unsur  penunjang  adalah  kegiatan  yang  mendukung
pelaksanaan tugas Guru, terdiri atas: 
a.  memperoleh  gelar/ijazah  yang  tidak  sesuai  dengan
bidang yang diampunya;
b.  memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan 
c.  melaksanakan  kegiatan  yang  mendukung  tugas  Guru,
antara lain:
1.  membimbing  siswa  dalam  praktik  kerja  nyata/
praktik industri/ekstrakurikuler dan sejenisnya;
2.  menjadi organisasi profesi/kepramukaan;
3.  menjadi tim penilai angka kredit; dan/atau
4.  menjadi tutor/pelatih/instruktur.  
(4)  Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat
(3)  adalah  sebagaimana  tersebut  pada  Lampiran  I
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
Pasal 4
(1)  Setiap  usulan penetapan angka  kredit  bagi   Guru harus
dinilai  secara  obyektif  oleh  Tim  Penilai  berdasarkan
rincian  kegiatan  dan  nilai  angka  kredit  sebagaimana
tersebut  pada  Lampiran  I  Peraturan  Menteri  Negara
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2009.   10
(2)  Hasil  penilaian  tim  penilai  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1),  disampaikan  kepada  pejabat  yang  berwenang
menetapkan  angka  kredit  untuk  ditetapkan  angka
kreditnya. 
Pasal 5
(1)  Penetapan  angka  kredit  Guru  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  4  ayat  (2)  ditetapkan  oleh  pejabat  yang
berwenang  menetapkan  angka  kredit,  dibuat  menurut
contoh  formulir  sebagaimana  tersebut  pada  Lampiran  V
Peraturan Bersama ini.
(2)    Penetapan  angka  kredit  (PAK)  asli  disampaikan  kepada
Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara/Kepala  Kantor
Regional  Badan  Kepegawaian  Negara,  dan  tembusannya
disampaikan kepada:
a.  Guru yang bersangkutan;
b.  Sekretaris Tim Penilai Guru yang bersangkutan;
c.  Kepala  Biro/Badan  Kepegawaian  Daerah/Bagian              
Kepegawaian instansi yang bersangkutan;
d.  Pejabat pengusul angka kredit; dan
e.  Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal  6
(1)  Untuk  kelancaran  penilaian  dan  penetapan  angka  kredit,
setiap Guru wajib mencatat dan menginventarisasi semua
kegiatan yang dilakukan.
(2)  Hasil  inventarisasi  kegiatan  dalam  bentuk  daftar  usul
penetapan  angka  kredit  wajib  diusulkan  paling  sedikit  1
(satu) kali dalam setahun.
(3)  Penilaian  dan  penetapan  angka  kredit  Guru  dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.   11
(4)  Penilaian  dan  penetapan  angka  kredit  untuk  kenaikan
pangkat Guru dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,
yaitu  3  (tiga)  bulan  sebelum  periode  kenaikan  pangkat
Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:  
a.  untuk  kenaikan  pangkat  periode  April,  angka  kredit
ditetapkan  paling  lambat  bulan  Januari  tahun  yang
bersangkutan;
b.  untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit
ditetapkan  paling  lambat  bulan  Juli  tahun  yang
bersangkutan.
Pasal  7
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
a.  Menteri  Pendidikan  Nasional  atau  pejabat  lain  yang
ditunjuk  setingkat  eselon  I  bagi  Guru  Madya,  pangkat
Pembina  Tingkat  I,  golongan  ruang  IV/b  sampai  dengan
Guru  Utama,  pangkat  Pembina  Utama,  golongan  ruang
IV/e  di  lingkungan  instansi  pusat  dan  daerah  serta  Guru
Pertama,  pangkat  Penata  Muda,  golongan  ruang  III/a
sampai  dengan  Guru  Utama,  pangkat  Pembina  Utama,
golongan  ruang  IV/e  yang  diperbantukan  pada  sekolah
Indonesia di luar negeri.
b.  Direktur  Jenderal  pada  Kementerian  Agama  yang
membidangi pendidikan terkait  bagi Guru Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian
Agama.
c.  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  bagi
Guru  Muda,  pangkat  Penata,  golongan  ruang  III/c  dan
pangkat  Penata  Tingkat  I,  golongan  ruang  III/d  di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
   12
d.  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  bagi
Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
e.  Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan
bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a  sampai  dengan  Guru  Madya,  pangkat  Pembina,
golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
f.  Bupati/Walikota  atau  Kepala  Dinas  yang  membidangi
pendidikan  bagi  Guru  Pertama,  pangkat  Penata  Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat
Pembina,  golongan  ruang  IV/a  di  lingkungan
Kabupaten/Kota.
g.  Pimpinan  instansi  pusat  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk
bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a  sampai  dengan  Guru  Madya,  pangkat  Pembina,
golongan  ruang  IV/a  di  lingkungan  instansi  pusat  di  luar
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.
Pasal  8 
(1)  Dalam  rangka  tertib  administrasi  dan  pengendalian,
pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  harus  membuat
spesimen  tanda  tangan  dan  disampaikan  kepada  Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
(2)  Pejabat  yang  berwenang  menetapkan  angka  kredit
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  dapat 
mendelegasikan  atau  memberikan  kuasa  kepada  pejabat
lain.
   13
(3)  Apabila  terdapat  pergantian  pejabat  yang  berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat
yang  menggantikan  tetap  harus  dibuat  dan  disampaikan
kepada  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara/Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Pasal 9
Apabila  pejabat  yang  berwenang  menetapkan  angka  kredit
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  berhalangan  sehingga
tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang
ditentukan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat (3)  dan
ayat (4), maka angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain
satu tingkat di bawahnya, yang secara fungsional bertanggung
jawab di bidang pendidikan setelah mendapatkan delegasi atau
kuasa  dari  pejabat  yang  berwenang  menetapkan  angka  kredit
atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III
TIM PENILAI
Pasal 10
  (1)   Syarat untuk menjadi anggota tim penilai, adalah:
a.  menduduki  jabatan  dan  pangkat  paling  rendah  sama
dengan jabatan dan pangkat Guru yang dinilai;
b.  memiliki  keahlian  serta  mampu  untuk  menilai  kinerja
Guru; dan
c.  dapat aktif melakukan penilaian.
(2)  Anggota  tim  penilai  jabatan  fungsional  Guru  harus  lulus
pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat
sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.
(3)  Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.   14
(4)  Anggota tim penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa
jabatan  secara  berturut-turut  dapat  diangkat  kembali
setelah  melampaui  masa  tenggang  waktu  1  (satu)  masa
jabatan.
(5)  Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang berhalangan
tetap  atau  tidak  menunjukkan  kinerja  yang  baik,  maka
Ketua  tim  penilai  mengusulkan  pengganti  antar  waktu
untuk  meneruskan  sisa  masa  tugas,  kepada  pejabat  yang
berwenang menetapkan tim penilai.
(6)  Dalam  hal  terdapat  tim  penilai  yang  turut  dinilai,  Ketua
tim  penilai  dapat  mengangkat  anggota  tim  penilai
Pengganti.
(7)  Susunan anggota tim penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang
terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat
fungsional Guru, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.  seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b.  seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
c.  seorang  Sekretaris  merangkap  anggota  dari  unsur
kepegawaian; dan
d.  paling kurang  4 (empat) orang anggota.
(8)  Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf  d,  paling  kurang  2  (dua)  orang  dari  pejabat
fungsional Guru.
(9)  Dalam  hal  komposisi  jumlah  anggota  tim  penilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi,
maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain
yang  mempunyai  kompetensi  dalam  penilaian  kinerja
Guru.
(10)  Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.    15
Pasal  11
(1)  Tugas Tim Penilai Pusat:
a.  membantu  Menteri  Pendidikan  Nasional  dalam
menetapkan  angka  kredit  Guru  Madya,  pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan
Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV/e di lingkungan instansi daerah dan pusat serta Guru
Pertama,  pangkat  Penata  Muda,  golongan  ruang  III/a
sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah
Indonesia di luar negeri;
b.  melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh
Menteri  Pendidikan  Nasional,  yang  berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
pada huruf a.
(2)  Tugas Tim Penilai Kementerian Agama:
a.  membantu  Direktur  Jenderal  yang  membidangi
pendidikan  terkait  pada  Kementerian  Agama  dalam
menetapkan  angka  kredit  Guru  Madya,  pangkat
Pembina,  golongan  ruang  IV/a  di  lingkungan
Kementerian Agama;
b.  melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh
Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait
pada  Kementerian  Agama,  yang  berhubungan  dengan
penetapan  angka  kredit  sebagaimana  dimaksud  pada 
huruf a.
(3)  Tugas Tim Penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama:
a.  membantu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
dalam  menetapkan  angka  kredit  bagi  Guru  Muda,
pangkat  Penata,  golongan  ruang  III/c  dan  pangkat   16
Penata    Tingkat  I,  golongan  ruang  III/d  di  lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Agama;
b.  melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh
Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama,  yang
berhubungan  dengan  penetapan  angka  kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(4)  Tugas  Tim  Penilai  Kantor  Kementerian  Agama
Kabupaten/Kota:
a.  membantu  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  dalam
menetapkan angka  kredit  bagi Guru Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata
Muda  Tingkat  I,  golongan  ruang  III/b  di  lingkungan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
b.  melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh
Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  yang
berhubungan  dengan  penetapan  angka  kredit
sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(5)  Tugas Tim Penilai Provinsi:
a.  membantu  Gubernur  atau  Kepala  Dinas  yang
membidangi  pendidikan  dalam  menetapkan  angka
kredit  bagi  Guru  Pertama,  pangkat  Penata  Muda,
golongan  ruang  III/a  sampai  dengan  Guru  Madya,
pangkat  Pembina,  golongan  ruang  IV/a  di  lingkungan
Provinsi;
b.  melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh
Gubernur  atau  kepala  Dinas  yang  membidangi
pendidikan,  yang  berhubungan  dengan  penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada  huruf a.

   17
(6)  Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:
a.  membantu  Bupati/Walikota  atau  Kepala  Dinas  yang
membidangi  pendidikan  dalam  menetapkan  angka
kredit  Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan
ruang  III/a  sampai  dengan  Guru  Madya,  pangkat
Pembina,  golongan  ruang  IV/a  di  lingkungan
Kabupaten/Kota;
b.  melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh
Bupati/Walikota  atau  Kepala  Dinas  yang  membidangi
pendidikan yang berhubungan dengan penetapan angka 
kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(7)  Tim Penilai Instansi:
a.  membantu  Pimpinan  instansi  pusat  atau  pejabat  lain
yang  ditunjuk  bagi  Guru  Pertama,  pangkat  Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya,
pangkat  Pembina,  golongan  ruang  IV/a  di  lingkungan
instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional
dan Kementerian Agama;
b.  melaksanakan  tugas-tugas  lain  yang  diberikan  oleh
Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk  
yang  berhubungan  dengan  penetapan  angka  kredit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(8)  Dalam hal tim penilai instansi belum terbentuk, penilaian
angka  kredit  Guru  dapat  dimintakan  kepada  tim  penilai
pusat.
(9)  Dalam  hal  tim  penilai  Kabupaten/Kota  belum  terbentuk,
penilaian angka kredit Guru dapat dimintakan kepada tim
penilai  Kabupaten/Kota  lain  terdekat  atau  tim  penilai
Provinsi yang bersangkutan atau tim penilai pusat.   18
(10)  Dalam hal tim penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian
angka  kredit  Guru  dapat  dimintakan  kepada  tim  penilai
Provinsi lain terdekat atau tim penilai pusat.
(11)  Dalam  hal  tim  penilai  Kantor  Kementerian  Agama
Kabupaten/Kota  belum  terbentuk,  penilaian  angka  kredit
Guru  dapat  dimintakan  kepada  tim  penilai  Kantor
Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  lain  terdekat,  atau
tim  penilai  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  yang
bersangkutan, atau tim penilai Kementerian Agama.
(12)  Dalam hal tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama
belum  terbentuk,  penilaian  angka  kredit  Guru  dapat
dimintakan  kepada  tim  penilai  Kantor  Wilayah
Kementerian  Agama  lain  terdekat  atau  tim  penilai
Kementerian Agama.

Pasal 12
(1)  Untuk  membantu  tim  penilai  dalam  melaksanakan
tugasnya, dibentuk  Sekretariat  tim  penilai  yang  dipimpin
oleh  seorang  Sekretaris  yang  secara  fungsional
bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
(2)  Sekretariat  tim  penilai  dibentuk  dan  ditetapkan  dengan
keputusan  pejabat  yang  berwenang  menetapkan  angka
kredit.
Pasal 13
(1)  Pejabat  yang  berwenang  menetapkan  angka  kredit  dapat
membentuk  tim  teknis  yang  anggotanya  terdiri  dari  para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau  bukan  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mempunyai
kemampuan teknis yang diperlukan.   19
(2)  Tugas  tim  teknis  adalah  memberikan  saran  dan pendapat
kepada Ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian
atas  kegiatan  yang  bersifat  khusus  atau  kegiatan  yang
memerlukan keahlian tertentu.
(3)  Tim  teknis  dalam  melaksanakan  tugasnya  bertanggung
jawab kepada Ketua tim penilai.

BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
Pasal 14
Angka  kredit  yang  ditetapkan  digunakan  sebagai  dasar
pertimbangan  penetapan  kenaikan  jabatan  dan/atau  kenaikan
pangkat  Guru  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 15
(1)   Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14, dapat dipertimbangkan apabila:
a.  paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b.  memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan 
c.  setiap  unsur  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan  dalam
Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (DP-3)  paling
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2)  Kenaikan jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Pasal 16
(1)  Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dapat dipertimbangkan apabila:
a.  paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b.  memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan   20
c.  setiap  unsur  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan  dalam
Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (DP-3)  paling
kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)  Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah yang
menduduki jabatan Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat
I,  golongan  ruang  IV/b  untuk  menjadi  pangkat  Pembina
Utama  Muda,  golongan  ruang  IV/c  sampai  dengan  Guru
Utama,  pangkat  Pembina  Utama,  golongan  ruang  IV/e
ditetapkan  oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan
teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3)  Kenaikan  pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  yang
menduduki Jabatan Guru Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Guru Madya,
pangkat  Pembina  Tingkat  I,  golongan  ruang  IV/b
ditetapkan  dengan  Keputusan  Pejabat  Pembina
Kepegawaian  Pusat  yang  bersangkutan  setelah  mendapat
persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(4)  Kenaikan  pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  Provinsi
yang  menduduki  jabatan  Guru  Pertama,  pangkat  Penata
Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata
Muda  Tingkat  I  golongan  ruang  III/b  sampai  dengan  Guru
Madya,  pangkat  Pembina  Tingkat  I  golongan  ruang  IV/b
ditetapkan  dengan  Keputusan  Pejabat  Pembina
Kepegawaian  Daerah  Provinsi  yang  bersangkutan  setelah
mendapat  persetujuan  teknis  Kepala  Kantor  Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
(5)  Kenaikan  pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah
Kabupaten/Kota  yang  menduduki  jabatan  Guru  Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi
pangkat  Penata  Muda  Tingkat  I,  golongan  ruang  III/b
sampai  dengan  Guru  Muda,  pangkat  Penata  Tingkat  I   21
golongan  ruang  III/d,  ditetapkan  dengan  Keputusan
Pejabat  Pembina  Kepegawaian  Daerah  Kabupaten/Kota
yang  bersangkutan    setelah  mendapat  persetujuan  teknis
Kepala  Kantor  Regional  Badan  Kepegawaian  Negara  yang
bersangkutan.
(6)  Kenaikan  pangkat  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah
Kabupaten/Kota  yang  menduduki  jabatan  Guru  Muda,
pangkat  Penata  Tingkat  I,  golongan  ruang  III/d  untuk
menjadi  Guru  Madya,  pangkat  Pembina,  golongan  ruang
IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,
ditetapkan  oleh  Gubernur  yang  bersangkutan  setelah
mendapat  persetujuan  teknis  Kepala  Kantor  Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 
Pasal 17
(1)  Jumlah  angka  kredit  kumulatif  minimal  yang  harus
dipenuhi  oleh  setiap  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk
pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Guru adalah
sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Menteri
Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dengan ketentuan:
a.  paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama; dan
b.  paling  banyak  10%  (sepuluh  persen)  angka  kredit
berasal dari unsur penunjang.
(2)  Untuk  kenaikan  jabatan/pangkat  setingkat  lebih  tinggi
dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan  ruang  IV/e  wajib  melakukan  kegiatan
pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  yang  meliputi
sub  unsur  pengembangan  diri,  publikasi  ilmiah,  dan/atau
karya inovatif.   22
Pasal 18
(1)  Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
yang  akan  naik  pangkat  menjadi  Guru  Pertama,  pangkat
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b angka kredit
yang  dipersyaratkan  untuk  kenaikan  pangkat,  paling
sedikit 3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan
diri. 
(2)  Guru  Pertama,  pangkat  Penata  Muda  Tingkat  I,  golongan
ruang III/b yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru
Muda,  pangkat  Penata,golongan  ruang  III/c  angka  kredit
yang  dipersyaratkan  untuk  kenaikan  jabatan/pangkat,
paling  sedikit  4  (empat)  angka  kredit  dari  sub  unsur
publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit
3 (tiga) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri. 
(3)  Guru  Muda,  pangkat  Penata,  golongan  ruang  III/c  yang
akan  naik  pangkat  menjadi  Guru  Muda,  pangkat  Penata
Tingkat  I,  golongan  ruang  III/d  angka  kredit  yang
dipersyaratkan  untuk  kenaikan  pangkat,  paling  sedikit  6
(enam)  angka  kredit  dari  sub  unsur  publikasi  ilmiah
dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 3 (tiga) angka
kredit dari sub unsur pengembangan diri. 
(4)  Guru Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
yang  akan  naik  jabatan/pangkat  menjadi  Guru  Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang
dipersyaratkan  untuk  kenaikan  jabatan/pangkat,  paling
sedikit  8  (delapan)  angka  kredit  dari  sub  unsur  publikasi
ilmiah  dan/atau  karya  inovatif,  dan  paling  sedikit  4
(empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri. 
(5)  Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang
akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat Pembina
Tingkat  I,  golongan  ruang  IV/b  angka  kredit  yang
dipersyaratkan  untuk  kenaikan  pangkat,  paling  sedikit  12   23
(dua  belas)  angka  kredit  dari  sub  unsur  publikasi  ilmiah
dan/atau  karya  inovatif,  dan  paling  sedikit  4  (empat)
angka kredit dari sub unsur pengembangan diri. 
(6)  Guru  Madya,  pangkat  Pembina  Tingkat  I,  golongan  ruang
IV/b yang akan naik pangkat menjadi Guru Madya, pangkat
Pembina Utama Muda,  golongan ruang IV/c angka kredit
yang  dipersyaratkan  untuk  kenaikan  pangkat,  paling
sedikit 12 (dua belas) angka kredit dari sub unsur publikasi
ilmiah  dan/atau  karya  inovatif,  dan  paling  sedikit  4
(empat) angka kredit dari sub unsur pengembangan diri. 
(7)  Guru  Madya,  pangkat  Pembina  Utama  Madya,  golongan
ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru
Utama,  pangkat  Pembina  Utama  Madya,  golongan  ruang
IV/d,  angka  kredit  yang  dipersyaratkan  untuk  kenaikan
jabatan/pangkat,  paling  sedikit  14  (empat  belas)  angka
kredit  dari  sub  unsur  publiksi  ilmiah  dan/atau  karya
inovatif, dan paling sedikit 5 (lima) angka kredit dari sub
unsur pengembangan diri.
(8)  Guru  Utama,  pangkat  Pembina  Utama  Madya,  golongan
ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Guru Utama,
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit
yang  dipersyaratkan  untuk  kenaikan  pangkat,  paling
sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari sub unsur publikasi
ilmiah dan/atau karya inovatif, dan paling sedikit 5 (lima)
angka kredit dari sub unsur pengembangan diri.
(9)  Guru  Madya,  pangkat  Pembina  Utama  Muda,  golongan
ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Guru
Utama,  pangkat  Pembina  Utama  Madya,  golongan  ruang
IV/d wajib melaksanakan presentasi ilmiah.

   24
Pasal 19
(1)   Guru  yang  bertugas  di  daerah  khusus,  dapat  diberikan
tambahan  angka  kredit  setara  untuk  kenaikan  pangkat
setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya
sebagai Guru.
(2)  Guru  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  singkat
telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus
di daerah khusus.   

Pasal 20
(1)  Kenaikan  pangkat  bagi  Guru  dalam  jenjang  jabatan  yang
lebih  tinggi  dapat  dipertimbangkan  apabila  kenaikan
jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat
yang  berwenang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-
undangan.
(2)  Guru  yang  memiliki  angka  kredit  melebihi  angka  kredit
yang  ditentukan  untuk  kenaikan  jabatan/pangkat
setingkat  lebih  tinggi,  kelebihan  angka  kredit  tersebut
secara kumulatif diperhitungkan  untuk kenaikan jabatan/
pangkat berikutnya.
BAB V
PENILAIAN KINERJA
Pasal 21
(1)  Penilaian kinerja Guru dilakukan dalam bentuk paket kerja.
(2)  Paket kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu.
(3)  Paket kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk:
   25
a.  pembelajaran  mencakup  aspek  perencanaan  dan
pelaksanaan  pembelajaran,  evaluasi  dan  penilaian,
analisis hasil penilaian,  dan pelaksanaan  tindak lanjut
hasil  penilaian. 
b.  pembimbingan  mencakup  aspek  perencanaan  dan
pelaksanaan  pembimbingan,  evaluasi  dan  penilaian
hasil pembimbingan, analisis hasil pembimbingan, dan
pelaksanaan tindak lanjut hasil  pembimbingan.
c.  tugas lain yang relevan mencakup aspek Guru menjadi
kepala  sekolah/madrasah,  wakil  kepala  sekolah/
madrasah, ketua program keahlian/program studi atau
yang  sejenisnya,  kepala  perpustakaan,  kepala
laboratorium,  bengkel,  unit  produksi  atau  yang
sejenisnya, pembimbing khusus pada satuan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan
terpadu atau yang sejenisnya,   wali kelas,   menyusun
kurikulum  pada  satuan  pendidikannya,  pengawas
penilaian  dan  evaluasi  terhadap  proses  dan  hasil
belajar,  membimbing  Guru  pemula  dalam  program
induksi,  membimbing  siswa  dalam  kegiatan
ekstrakurikuler,  pembimbingan  pada  penyusunan
publikasi  ilmiah  dan  karya  inovatif,  melaksanakan
pembimbingan  pada  kelas  yang  menjadi  tanggung
jawabnya (khusus Guru Kelas).
(4)  Paket  kerja  Guru  berisi  paling  sedikit  24  (dua  puluh
empat) jam dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap
muka per minggu, dibuat oleh Guru yang bersangkutan dan
ditetapkan oleh kepala sekolah.
(5)  Paket kerja kepala  sekolah berisi  paling sedikit 6 (enam) 
jam  tatap  muka  per  minggu,  dibuat  oleh  kepala  sekolah
dan ditetapkan oleh Pengawas Sekolah.
   26
Pasal 22
(1)  Penilaian kinerja Guru dilakukan oleh kepala sekolah.
(2)  Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan oleh Pengawas
Sekolah.
(3)  Penilaian  kinerja  Guru  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1)  dan  ayat  (2)  dilakukan  berdasarkan  realisasi
pelaksanaan paket kerja.
(4)  Penilaian  kinerja  Guru  mata  pelajaran  dihitung  secara
proporsional  berdasarkan  beban  kerja  paling  kurang  24
(dua  puluh  empat)  jam  dan  paling  banyak  40  (empat
puluh) jam tatap muka per minggu.
(5)  Penilaian kinerja Guru bimbingan dan konseling (konselor)
dihitung  secara  proporsional  berdasarkan  beban  kerja
wajib paling kurang 150  (seratus lima puluh)  orang siswa
dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang siswa
per tahun.

Pasal 23
(1)  Penilaian  kinerja  Guru  dari  sub  unsur  pembelajaran  atau
pembimbingan  dan  tugas  tambahan  dan/atau  tugas  lain
yang  relevan  didasarkan  atas  aspek  kualitas,  kuantitas,
waktu, dan/atau biaya.
(2)  Penilaian  kinerja  Guru  sebagaimana  dimaksud  pada          
ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut:
a.  nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik;
b.  nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik;
c.  nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup;
d.  nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan
e.  nilai sampai dengan 50 disebut kurang.   27
(3)  Nilai  kinerja  Guru  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dikonversikan  ke  dalam  angka  kredit  yang  harus  dicapai,
sebagai berikut:
a.  sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125%
dari  jumlah  angka  kredit  yang  harus  dicapai  setiap
tahun;
b.  sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari
jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
c.  sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari
jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
d.  sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari
jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun;
e.  sebutan  kurang    diberikan  angka  kredit  sebesar  25%
dari  jumlah  angka  kredit  yang  harus  dicapai  setiap
tahun.
(4)  Jumlah  angka  kredit  yang  harus  dicapai  setiap  tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah angka
kredit  kumulatif  minimal  sebagaimana  tersebut  pada
Lampiran  II,  III,  IV,  VI,  VII,  dan  VIII  Peraturan  Menteri
Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2009  dikurangi  jumlah  angka
kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur
penunjang  yang  dipersyaratkan  untuk  setiap  jenjang
jabatan/pangkat dan dibagi 4 (empat).
(5)  Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional.



   28
BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, 
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN 
DALAM DAN DARI JABATAN

Bagian Pertama 
Pengangkatan Dalam Jabatan 
Pasal 24
(1)  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diangkat  untuk  pertama  kali
dalam jabatan Guru harus memenuhi syarat:
a.  berijazah  paling  rendah  Sarjana  (S1)  atau  Diploma  IV 
(D-IV) dan bersertifikat pendidik;
b.  pangkat  paling  rendah  Penata  Muda,  golongan  ruang
III/a;
c.  memiliki  kinerja  yang  baik  yang  dinilai  dalam  masa
program induksi; dan
d.  setiap  unsur  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan  dalam
Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (DP-3)  paling
kurang bernilai baik dalam 1 (satu)  tahun  terakhir.
(2)  Pengangkatan  pertama  kali  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat  (1)  adalah  pengangkatan  untuk  mengisi  lowongan
formasi  jabatan  fungsional  Guru  melalui  pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil.
(3)  Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan
Guru  dibuat  menurut  contoh  formulir  sebagaimana
tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini.



   29
Pasal 25
(1)  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dari  jabatan  lain  ke
dalam  jabatan  Guru  dapat  dipertimbangkan  dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.  memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
24 ayat (1) Peraturan Bersama ini.
b.  memiliki  pengalaman  sebagai  Guru  paling  singkat  2
(dua) tahun; dan
c.  usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(2)  Pangkat  yang  ditetapkan  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya
ditetapkan  sesuai  dengan  jumlah  angka  kredit  yang
diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka
kredit  dari  pejabat  yang  berwenang  yang  berasal  dari
unsur utama dan unsur penunjang.
(3)  Surat  keputusan  pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  dari
jabatan  lain  ke  dalam  jabatan  Guru  dibuat  menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut  pada Lampiran VII
Peraturan Bersama ini.
Pasal 26
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil  dalam  jabatan  fungsional  Guru  dilaksanakan  sesuai
formasi  jabatan  fungsional  Guru,  dengan  ketentuan  sebagai
berikut:
a.  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  Pusat  dalam  jabatan
fungsional  Guru  dilaksanakan  sesuai  formasi  jabatan
fungsional  Guru  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  yang
bertanggung  jawab  dibidang  pendayagunaan  aparatur   30
negara  setelah  mendapat  pertimbangan  Kepala  Badan
Kepegawaian Negara.
b.  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  dalam  jabatan
fungsional  Guru  dilaksanakan  sesuai  formasi  jabatan
fungsional  Guru  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah
masing-masing  setelah  mendapat  persetujuan  tertulis
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur  negara  dan  setelah  mendapat  pertimbangan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara
Pasal 27
(1)  Guru dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a.  dijatuhi  hukuman  disiplin  tingkat  sedang  atau
tingkat  berat berupa penurunan pangkat;
b.  diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
c.  ditugaskan secara penuh di luar jabatan Guru;
d.  menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk
persalinan ke empat dan seterusnya; atau
e.  melaksanakan  tugas  belajar  selama  6  (enam)  bulan
atau lebih.
Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.




   31
Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali
Pasal 28
(1)  Guru yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman
disiplin  tingkat  sedang  atau  tingkat  berat  berupa
penurunan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat  (1)  huruf  a,  diangkat  kembali  dalam  jabatan  Guru
apabila  masa  berlakunya  hukuman  disiplin  tersebut  telah
berakhir.
(2)  Guru  yang  dibebaskan  sementara  karena  diberhentikan
sementara  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dapat diangkat
kembali  dalam  jabatan  Guru  apabila  berdasarkan
keputusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan
hukum  tetap,  dinyatakan  tidak  bersalah  atau  dijatuhi
hukuman percobaan.
(3)  Guru yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara
penuh di luar jabatan Guru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  27  ayat  (1)  huruf  c,  dapat  diangkat kembali  dalam
jabatan Guru apabila telah selesai melaksanakan tugas di
luar jabatan Guru dengan ketentuan usia paling tinggi 51
(lima puluh satu) tahun.
(4)  Guru  yang  selesai  menjalani  cuti  di  luar  tanggungan
negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)
huruf d dan telah diangkat kembali pada instansi semula,
dapat diangkat kembali dalam jabatan Guru.
(5)  Guru  yang  selesai  menjalani  tugas  belajar  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, dapat diangkat
kembali  dalam  jabatan  Guru  apabila  telah  selesai
menjalani tugas belajar.   32
(6)  Surat  keputusan  pengangkatan  kembali  dalam  jabatan
Guru  dibuat  menurut  contoh  formulir  sebagaimana
tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
Pasal 29
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Guru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, jabatannya ditetapkan
berdasarkan  angka  kredit  terakhir  yang  dimiliki  dan  dapat
ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki
jabatan fungsional Guru.

Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 30
(1)  Guru  diberhentikan  dari  jabatannya,  karena  dijatuhi
hukuman  disiplin  tingkat  berat  dan  telah  mempunyai
kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  jenis  hukuman  disiplin
tingkat berat berupa penurunan pangkat.
(2)  Surat keputusan  pemberhentian dari jabatan Guru dibuat
menurut  contoh  formulir  sebagaimana  tersebut  pada
Lampiran X Peraturan Bersama ini. 

BAB  VII
S A N K S I
Pasal  31
(1)  Guru  yang  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban  beban  kerja
Guru  untuk  mendidik,  mengajar,  membimbing,
mengarahkan,  dan/atau  melatih  paling  sedikit  24  (dua
puluh  empat)  jam  tatap  muka  dan  paling  banyak  40
(empat  puluh)  jam  tatap  muka  dalam  1  (satu)  minggu
dan/atau  beban  kerja  Guru  bimbingan  dan   33
konseling/konselor  adalah  mengampu  bimbingan  dan
konseling  paling  sedikit  150  (seratus  lima  puluh)  peserta
dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) didik dalam
1  (satu)  tahun  dan  tidak  mendapat  pengecualian  dari
Menteri  Pendidikan  Nasional  dihilangkan  haknya  untuk
mendapat  tunjangan  profesi,  tunjangan  fungsional,  dan
maslahat tambahan.
(2)  Guru yang terbukti memperoleh PAK dengan cara melawan
hukum  diberhentikan  sebagai  Guru  dan  wajib
mengembalikan  seluruh  tunjangan  profesi,  tunjangan
fungsional,  maslahat  tambahan  dan  penghargaan  sebagai
Guru  yang  pernah  diterima  setelah  yang  bersangkutan
memperoleh dan mempergunakan PAK tersebut.

BAB  VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal  32
(1)  Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, jenjang jabatan 
setiap  Guru  disesuaikan  dengan  jenjang  jabatan/pangkat
fungsional Guru, yaitu:
a.  Guru Pertama, pangkat Penata Muda,  golongan ruang
III/a    dan  pangkat  Penata  Muda  Tingkat  I,  golongan
ruang III/b.
b.  Guru  Muda,  pangkat  Penata,  golongan  ruang  III/c  dan
pangkat Penata  Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.  Guru  Madya,  pangkat  Pembina,  golongan  ruang  IV/a,
pangkat  Pembina  Tingkat  I,  golongan  ruang  IV/b,  dan
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d.  Guru Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang  IV/d  dan  pangkat  Pembina  Utama,  golongan
ruang IV/e.   34
(2)  Jumlah  angka  kredit  yang  dicantumkan  dalam  surat
keputusan  penyesuaian  jenjang  jabatan/pangkat  Guru
adalah  sama  dengan  jumlah  angka  kredit  terakhir  yang
dimiliki.
(3)  Penyesuaian  jenjang  jabatan/pangkat  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  oleh  pejabat  yang
berwenang.
(4)  Prestasi  kerja  yang  telah  dilakukan  Guru  sampai  dengan
ditetapkannya Peraturan Bersama ini,  dinilai berdasarkan
Keputusan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur
Negara Nomor 84 Tahun 1993. 
(5)  Penyesuaian  jenjang  jabatan/pangkat  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  penilaian  prestasi  kerja
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  ditetapkan  paling
lambat tanggal 31 Desember 2012.
Pasal 33
(1)  Pada  saat  Peraturan  Bersama  ini  ditetapkan,  Guru  yang
masih  memiliki  pangkat  Pengatur  Muda,  golongan  ruang
II/a sampai dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan
ruang II/d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama dan
penilaian  prestasi  kerjanya  sebagaimana  tersebut  pada
Lampiran  V  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009.
(2)  Guru  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  apabila
melaksanakan  kegiatan  pengembangan  keprofesian
berkelanjutan  dan  kegiatan  penunjang  tugas  Guru,
diberikan  angka  kredit  sebagaimana  tersebut  pada 
Lampiran  V  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009.    35
(3)  Daftar  usul  penetapan  angka  kredit  Guru  golongan  II
dibuat  menurut  contoh  formulir  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bersama ini.
(4)  Setiap usul penetapan angka kredit Guru golongan II harus
dilampiri dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bersama ini.
(5)  Surat  pernyataan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)
harus disertai dengan bukti fisik.
(6)  Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
a.  memperoleh  ijazah  Sarjana  (S1)/Diploma  IV  yang
sesuai  dengan  bidang  tugas  yang  diampu,  disesuaikan
dengan  jenjang  jabatan  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bersama ini; dan
b.  naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda,  golongan
ruang  III/a,  disesuaikan  dengan  jenjang
jabatan/pangkat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
32 ayat (1) Peraturan Bersama ini. 
(7)  Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka
kredit  kumulatif  minimal  yang  harus  dipenuhi  untuk
kenaikan jabatan/pangkat Guru bagi:
a.  Guru  yang  berijazah  SLTA/Diploma  I  adalah
sebagaimana  tersebut  pada  Lampiran  VI  Peraturan
Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
b.  Guru  yang  berijazah  Diploma  II  adalah  sebagaimana
tersebut  pada  Lampiran  VII  Peraturan  Menteri  Negara
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009; dan
   36
c.  Guru  yang  berijazah  Diploma  III  adalah  sebagaimana
tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
Pasal 34
(1)  Pada  saat  Peraturan  Bersama  ini  ditetapkan,  Guru  yang
memiliki  pangkat  paling  rendah  Penata  Muda,  golongan
ruang  III/a  dan  belum  memiliki  ijazah  Sarjana
(S1)/Diploma  IV  yang  sesuai  dengan  bidang  tugas  yang
diampu,  disesuaikan  dengan  jenjang  jabatan/pangkat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Bersama ini.
(2)  Guru  yang  akan  naik  pangkat  menjadi  pangkat  Penata
Muda,  golongan  ruang  III/a  dan  Guru  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir tahun 2015,
apabila tidak memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV
yang  sesuai  dengan  bidang  tugas  yang  diampu,  kenaikan
pangkat  paling  tinggi  adalah  pangkat  Penata  Tingkat  I,
golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki.
(3)  Pada  saat  Peraturan  Bersama  ini  ditetapkan,  Guru  yang
telah  memiliki  pangkat  Pembina,  golongan ruang  IV/a  ke
atas  dan  belum  memiliki  ijazah  Sarjana  (S1)/Diploma  IV,
tidak dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat.
Pasal 35
(1)  Guru  yang  memiliki  pangkat  Pengatur  Muda,  golongan
ruang  II/a  sampai  dengan  pangkat  Pengatur  Tingkat  I,
golongan  ruang  II/d  sampai  dengan  akhir  tahun  2015
belum  memiliki  ijazah  Sarjana  (S1)/Diploma  IV  tetap
melaksanakan  tugas  utama  Guru  sebagai  Guru  Pertama
dengan  sistem  kenaikan  pangkat  menggunakan  angka   37
kredit  sebagaimana  tersebut  pada  Lampiran  V  Peraturan
Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
(2)  Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila memperoleh
ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang
tugas  yang  diampu,  diberikan  angka  kredit  sebesar  65%
(enam  puluh  lima  persen)  angka  kredit  kumulatif  diklat,
tugas  utama,  dan  kegiatan  pengembangan  keprofesian 
berkelanjutan  ditambah  angka  kredit  ijazah  Sarjana
(S1)/Diploma  IV  yang  sesuai  dengan  bidang  tugas  yang
diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari
kegiatan penunjang.
(3)  Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV
yang sudah memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang
III/a  ke  atas,  apabila  memperoleh  ijazah  Sarjana
(S1)/Diploma  IV  yang  sesuai  dengan  bidang  tugas  yang
diampu  diberikan  angka  kredit  sebesar  100%  (seratus
persen)  dari tugas utama  dan  pengembangan  keprofesian
berkelanjutan  ditambah  angka  kredit  ijazah  Sarjana
(S1)/Diploma  IV  yang  sesuai  dengan  bidang  tugas  yang
diampu,  dengan  memperhitungkan  angka  kredit  unsur
penunjang  sebagaimana  tersebut  pada  Lampiran  VIII
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.
(4)  Guru  yang  memperoleh  ijazah  Sarjana  (S1)/Diploma  IV
yang  tidak  sesuai  dengan  bidang  tugas  yang  diampu,
diberikan  angka  kredit  sebagaimana  tersebut  pada
Lampiran  I  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2009. 
   38
Pasal 36
Pejabat  yang  berwenang  menetapkan  angka  kredit  Guru
golongan II adalah sebagai berikut:
a.  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  bagi
Guru  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  dan  Guru  pada
madrasah.
b.  Kepala  Dinas  yang  membidangi  pendidikan  bagi  Guru  di
lingkungan Provinsi.
c.  Kepala  Dinas  yang  membidangi  pendidikan  bagi  Guru  di
lingkungan Kabupaten/Kota.
d.  Pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat
eselon II bagi Guru di luar Kementerian Pendidikan Nasional
dan Kementerian Agama.
Pasal 37
Dalam  menjalankan  kewenangannya,  pejabat  berwenang
menetapkan  angka  kredit  Guru  golongan  II  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dibantu oleh:
a.  Tim  penilai  Kantor  Kementerian  Agama  yang  selanjutnya
disebut tim penilai Kantor Kementerian Agama;
b.  Tim penilai Tingkat Provinsi bagi Gubernur yang selanjutnya
disebut tim penilai Provinsi;
c.  Tim  penilai  Tingkat  Kabupaten/Kota  bagi  Bupati/Walikota
yang selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten/Kota; dan
d.  Tim  penilai  Instansi  Pusat  di  luar  Kementerian  Pendidikan
Nasional dan Kementerian Agama  yang selanjutnya disebut
tim penilai tim penilai Instansi.
   39
Pasal  38
Usul penetapan angka kredit Guru golongan II diajukan oleh:
a.  Kepala  sekolah  yang  bersangkutan  kepada  Kepala  Kantor
Kementerian  Agama  bagi  Guru  mata  pelajaran  Pendidikan
Agama dan Guru pada madrasah.
b.  Kepala sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang
membidangi  pendidikan  di  kabupaten/kota  bagi  Guru  di
lingkungan kabupaten/kota.
c.  Kepala sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang
membidangi pendidikan di provinsi bagi Guru di lingkungan
provinsi.
d.  Kepala  sekolah  yang  bersangkutan  kepada  pimpinan  unit
kerja  yang  membidangi  pendidikan  setingkat eselon  II  bagi
Guru  di  instansi  di  luar  Kementerian  Pendidikan  Nasional
dan Kementerian Agama.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diangkat  dalam  jabatan  Guru  tidak
dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain
maupun dengan jabatan struktural.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Ketentuan  teknis  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan Bersama
ini  akan  ditetapkan  lebih  lanjut  oleh  Menteri  Pendidikan
Nasional  dan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  baik  secara
bersama-sama  atau  sendiri-sendiri  sesuai  dengan  bidang  tugas
masing-masing. Pasal 41
Untuk  mempermudah  pelaksanaan  Peraturan  Bersama  ini
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan  Fungsional  Guru  dan  Angka  Kreditnya  sebagaimana
tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Pasal 42
Peraturan  Bersama  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan
dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013.

 Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 6 Mei 2010


KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
                           TTD                                               
             

MENTERI  PENDIDIKAN NASIONAL,
                           TTD
EDY TOPO ASHARI         MOHAMMAD NUH

READ MORE - PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU